MK sebagai Negative Legislator

EKSISTENSI HUKUM ADAT DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Oleh :

Kelompok 9

Cindi Puspitasari NIM. 2269010738

Ismail Syam NIM. 22690107

Dosen Pemandu:

Andi Miftahul Amri, S.H., M.H

A. Latar Belakang

Hukum adat merupakan bagian penting dari sistem hukum di Indonesia, yang telah ada dan berkembang jauh sebelum hadirnya hukum nasional. Sebagai bagian dari budaya dan tradisi lokal, hukum adat mencerminkan nilai- nilai yang dianut oleh berbagai komunitas di seluruh wilayah Indonesia. Eksistensinya tetap relevan dalam kehidupan masyarakat karena hukum adat secara langsung berkaitan dengan norma-norma sosial yang diterima dan diakui oleh masyarakat setempat.

Di Indonesia, hukum adat memiliki peran historis yang kuat dalam pengaturan kehidupan masyarakat. Seiring dengan perubahan sosial dan perkembangan zaman, hukum adat tetap mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat tanpa menghilangkan akar tradisinya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki fleksibilitas yang memungkinkan penerapannya dalam berbagai konteks sosial yang berbeda.

Namun, dalam era modernisasi dan globalisasi, keberadaan hukum adat seringkali berbenturan dengan sistem hukum nasional yang diadopsi dari prinsip-prinsip hukum modern. Ketidakselarasan ini menjadi tantangan dalam mengintegrasikan hukum adat ke dalam kerangka hukum yang berlaku secara nasional. Persoalan ini kerap muncul dalam penegakan hukum di berbagai daerah, terutama ketika terjadi konflik antara aturan adat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional.

1

Meskipun demikian, hukum adat masih diakui dan dihormati dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia, terutama di daerah-daerah yang memiliki komunitas adat yang kuat. Pengakuan ini tercermin dalam beberapa kebijakan pemerintah yang mengakui hak-hak masyarakat adat, termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya alam dan hak atas tanah. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa hukum adat masih dianggap sebagai bagian yang penting dalam sistem hukum Indonesia.

Selain itu, peran hukum adat dalam menjaga keharmonisan dan ketertiban di masyarakat juga tidak dapat diabaikan. Dalam banyak kasus, hukum adat lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa antarwarga karena pendekatannya yang lebih personal dan berbasis pada kesepakatan bersama. Hal ini sering kali membuat hukum adat menjadi pilihan utama dalam penyelesaian masalah.

B. Rumusan Masalah

1. Apa pengertian hukum adat?

2. Bagaimana peran dan perlindungan hukum adat di Indonesia?

3. Bagaimana eksistensi hukum adat dalam penegakan hukum di Indonesia?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui dan memahami pengertian hukum adat.

2. Untuk mengetahui dan memahami peran dan perlindungan hukum adat di Indonesia.

3. Untuk mengetahui dan memahami eksistensi hukum adat dalam penegakan hukum di Indonesia.

A. Pengertian Hukum Adat

Hukum adat merupakan sistem norma dan aturan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat tertentu, diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Berbeda dengan hukum positif yang ditetapkan oleh lembaga negara, hukum adat bersifat tidak tertulis dan berasal dari tradisi serta kebiasaan masyarakat setempat. Dengan demikian, hukum adat mencerminkan nilai-nilai, keyakinan, dan cara hidup yang dianut oleh komunitas tersebut.

Hukum adat pada dasarnya merupakan bagian integral dari tradisi masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai, kepercayaan, dan norma yang dijunjung tinggi oleh komunitas tertentu. Tradisi ini memiliki cakupan yang luas, mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan. Hukum adat berfungsi sebagai panduan yang membentuk perilaku individu dan kelompok dalam berinteraksi dengan satu sama lain serta dengan lingkungannya.

Hukum adat adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orang-orang Indonesia dan dipertahankan dalam pergaulan hidup seharihari baik di kota maupun di desa.1 Dengan demikian, hukum adat tidak hanya berperan dalam menjaga ketertiban sosial, tetapi juga

1Erwin Owan Hermansyah Soetoto, dkk, Hukum Adat, (Malang: Madza Media, 2021), h.

7.

3

dalam melestarikan budaya dan identitas lokal di tengah arus modernisasi yang terus berkembang.

Hukum adat adalah sistem hukum yang berkembang di dalam masyarakat yang masih sederhana, dengan lingkup personal dan teritorial yang terbatas. Dalam konteks ini, hukum adat mencerminkan norma dan aturan yang lahir dari kebiasaan serta tradisi lokal, yang mengatur interaksi sosial di antara anggota komunitas kecil, seperti keluarga dan kerabat. Berbeda dengan sistem hukum formal yang lebih kompleks, hukum adat berfungsi untuk menyelesaikan sengketa dan menjaga harmoni sosial dalam batasan wilayah tertentu.2

Hukum adat sebagai pedoman dalam mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk hubungan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam konteks sosial, hukum adat berkontribusi dalam menjaga harmoni dan keseimbangan dalam masyarakat. Masyarakat biasanya mengandalkan konsensus dan musyawarah untuk menyelesaikan sengketa, yang menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga pada pelestarian hubungan antarindividu.

Secara esensial, hukum adat menciptakan tata kelola sosial yang bersifat komunal, di mana setiap anggota masyarakat diharapkan untuk mematuhi norma yang berlaku demi kepentingan bersama. Hal ini dapat dilihat dalam pengaturan pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan tanah, serta

2Amri Panahatan Sihotang, Hukum Adat di Indonesia, (Semarang: USM Press, 2023), h. 149.

pelaksanaan ritual dan tradisi yang menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat.

Hukum adat sebagai hukum Indonesia asli yang mencerminkan budaya bangsa Indonesia, akan dapat mempertebal rasa harga diri, rasa kebangsaan dan rasa kebanggaan pada setiap warga negara Indonesia. Rasa bangga terhadap budaya sendiri akan tumbuh jika dengan kesadaran mengetahui kebudayaan bangsanya, dimana hukum adat merupakan bagian dari kebudayaan bangsa indonesia.3

Hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai aturan, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga dan melestarikan identitas budaya masyarakat. Melalui penerapan hukum adat, masyarakat tidak hanya menciptakan keteraturan sosial, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas. Hukum adat berperan sebagai jembatan antara generasi dan sebagai pengingat akan warisan leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan.

Dengan demikian, hukum adat memiliki pengertian yang luas dan kompleks, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hukum adat adalah manifestasi dari nilai-nilai lokal yang berfungsi untuk mengatur interaksi sosial dan menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Sebagai sistem hukum yang tidak tertulis, hukum adat mencerminkan tradisi dan kebiasaan yang telah ada selama berabad-abad, serta mengatur hubungan antarindividu dalam konteks sosial, ekonomi, dan budaya.

3Aprilianti dan Kasmawati, Hukum Adat di Indonesia, (Lampung: Pusaka Media,2022),

h. 20.

B. Peran dan Perlindungan Hukum Adat di Indonesia

Hukum adat di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga identitas dan nilai-nilai budaya masyarakat. Sebagai bagian integral dari kehidupan sosial, hukum adat berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat dalam berinteraksi dan menyelesaikan konflik. Dalam konteks ini, hukum adat tidak hanya berisi norma-norma yang mengatur perilaku individu, tetapi juga mencerminkan kearifan lokal yang telah ada sejak lama. Peran ini sangat vital, terutama di daerah-daerah yang masih kental dengan tradisi dan budaya, di mana hukum adat sering kali lebih dipahami dan diterima dibandingkan dengan hukum positif yang berlaku secara nasional.

Salah satu bentuk perlindungan hukum adat di Indonesia adalah melalui pengakuan konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 mengakui eksistensi masyarakat adat dan hak-hak mereka, meskipun implementasinya seringkali tidak sejalan dengan harapan. Pengakuan ini memberikan dasar hukum bagi masyarakat adat untuk mempertahankan tradisi dan praktik hukum mereka. Dalam hal ini, pemerintah perlu berkomitmen untuk melaksanakan perlindungan tersebut agar hukum adat tetap hidup dan relevan dalam konteks modern.

Hukum adat dalam memecahkan suatu masalah pada daerah otonom saat ini memiliki peran yang sangat penting, mengingat bahwa tidak selamanya hukum tertulis yang berupa perundang-undangan, dapat selalu mengikuti perkembangan masyarakat. Ketika terjadi kesenjangan seperti itu, maka peran hukum adat akan sangat penting, dengan mengacu pada sifat hukum adat yang

bersifat dinamis. Peran penting lainnya, hukum adat menjadi hukum yang lahir, tumbuh dan berkembang di lapisan masyarakat, adalah sebagai sumber utama dari penyusunan dan perumusan aturan perundang-undangan. Hukum adat Indonesia sebagai wadah dari institusi peradilan adat juga memiliki konsep yang dapat digambarkan sebagai akar keadilan restoratif.4

Hukum adat juga dapat berperan dalam mencapai keadilan sosial. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip musyawarah dan mufakat, hukum adat memberikan ruang bagi semua pihak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Ini dapat menciptakan rasa keadilan dan kesetaraan di antara anggota masyarakat, sehingga hubungan sosial dapat terjalin dengan lebih baik. Dengan demikian, peran hukum adat dalam menciptakan keadilan sosial tidak dapat dipandang sebelah mata.

Selain itu, peran hukum adat dalam konteks pembangunan berkelanjutan juga semakin diakui. Hukum adat sering kali mengandung prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, yang dapat menjadi pedoman dalam upaya menjaga lingkungan. Dengan memanfaatkan kearifan lokal yang ada dalam hukum adat, pembangunan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan keberlanjutan, sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan.

Secara keseluruhan, peran dan perlindungan hukum adat di Indonesia sangat penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai budaya masyarakat tetap hidup dan relevan di tengah perubahan zaman. Upaya untuk mengakui,

4Sri Warjiyanti, Ilmu Hukum Adat, (Sleman : Deepublish, 2020), h. 120.

melindungi, dan memberdayakan hukum adat harus menjadi bagian integral dari kebijakan pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan hukum adat tidak hanya dapat bertahan, tetapi juga berkontribusi secara positif terhadap pembangunan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan.

C. Eksistensi Hukum Adat dalam Penegakan Hukum di Indonesia

Hukum adat di Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam penegakan hukum dan berfungsi sebagai sistem hukum yang diakui dalam konteks masyarakat lokal. Sejak zaman kolonial, hukum adat telah diakui oleh pemerintah Belanda sebagai hukum positif bagi masyarakat Indonesia, meskipun sering kali dianggap lebih rendah dibandingkan dengan hukum Eropa. Pengakuan ini menunjukkan pentingnya hukum adat dalam kehidupan masyarakat dan bagaimana hukum ini berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan konflik secara lokal.

Masa pemerintahan kolonial, termasuk di bawah pengaruh V.O.C, Daendels, dan Raffles, menyoroti interaksi antara hukum adat dan hukum kolonial. Meskipun terdapat upaya untuk menerapkan hukum Eropa, banyak masyarakat pribumi tetap menggunakan hukum adat mereka dalam menyelesaikan sengketa, terutama yang berkaitan dengan masalah pidana dan perdata. Raffles, misalnya, menyadari keberadaan hukum adat dan memperlakukan masyarakat pribumi dengan lebih toleran, meskipun tetap mengutamakan kepentingan politik Inggris.

Eksistensi hukum adat dalam penegakan hukum di Indonesia tetap relevan hingga saat ini, dengan banyak masyarakat yang mengandalkan

prinsip-prinsip adat dalam kehidupan sehari-hari. Hukum adat berfungsi sebagai pedoman dalam norma-norma sosial dan perilaku, serta menawarkan pendekatan yang lebih lokal dalam menyelesaikan masalah hukum. Meskipun hukum adat diakui, tantangan tetap ada dalam harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional, sehingga penting untuk menjaga keberlanjutan dan pengakuan terhadap nilai-nilai hukum adat dalam kerangka hukum yang lebih luas di Indonesia.5

Hukum adat di Indonesia memiliki eksistensi yang kuat dan memainkan peran penting dalam penegakan hukum. Sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional, hukum adat mencerminkan kearifan lokal dan nilai-nilai budaya masyarakat. Di berbagai daerah, hukum adat berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat dalam mengatur interaksi sosial dan menyelesaikan sengketa.

Sebagai hukum yang hidup di tengah masyarakat, hukum adat tidak tertulis tetapi diakui dan dihormati oleh masyarakat setempat. Hukum adat dihasilkan dari kebiasaan dan praktik yang telah berlangsung lama, sehingga memiliki legitimasi dan daya ikat yang kuat di kalangan masyarakat. Masyarakat menganggap hukum adat sebagai bagian dari identitas mereka, yang memungkinkan hukum ini untuk tetap relevan dan efektif dalam penegakan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki kekuatan dalam menyelesaikan masalah hukum di tingkat lokal.

5Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, Hukum Adat, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2023),

h. 55-63.

Namun, meskipun memiliki kekuatan dan pengakuan yang luas, hukum adat seringkali terpinggirkan oleh hukum positif yang berlaku di tingkat nasional. Di banyak kasus, ketentuan hukum positif dapat bertentangan dengan norma-norma hukum adat, yang mengakibatkan kebingungan dan ketidakpastian dalam penegakan hukum. Sebagai contoh, pengembangan infrastruktur dan eksploitasi sumber daya alam sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan hak-hak masyarakat adat, yang bisa mengakibatkan konflik dan permasalahan hukum yang kompleks.

Dalam konteks ini, pengakuan hukum adat dalam sistem hukum nasional menjadi penting. Undang-Undang Dasar 1945 dan beberapa undang- undang lainnya mengakui eksistensi masyarakat adat serta hak-hak mereka, termasuk hak untuk menjalankan hukum adat. Pengakuan ini menjadi landasan hukum bagi masyarakat adat untuk melestarikan tradisi dan norma-norma hukum mereka. Namun, tantangan dalam implementasi pengakuan ini masih ada, sehingga diperlukan komitmen dari pemerintah dan semua pemangku kepentingan untuk mewujudkannya.

Peran pemerintah dalam melindungi hukum adat sangat penting, terutama dalam konteks penegakan hukum. Pemerintah harus memberikan dukungan kepada masyarakat adat dalam menjalankan hukum adat mereka, dengan cara melakukan dialog dan kolaborasi yang konstruktif. Dalam banyak kasus, penyelesaian sengketa melalui hukum adat lebih diterima oleh masyarakat dibandingkan dengan penyelesaian melalui sistem hukum formal. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan ruang bagi hukum adat untuk

berperan dalam penegakan hukum, terutama di daerah yang masih mengandalkan hukum adat.

Dalam penyelesaian sengketa, hukum adat menawarkan pendekatan yang lebih dekat dengan nilai-nilai budaya masyarakat. Melalui musyawarah dan mufakat, masyarakat dapat mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki kemampuan untuk menyelesaikan konflik secara efektif, tanpa menimbulkan ketegangan atau perselisihan yang berkepanjangan. Dengan demikian, eksistensi hukum adat dapat meningkatkan keadilan sosial di dalam masyarakat.

Di sisi lain, tantangan yang dihadapi oleh hukum adat dalam penegakan hukum juga tidak bisa diabaikan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang hukum adat di kalangan aparat penegak hukum. Banyak aparat penegak hukum yang tidak memahami nilai-nilai dan norma-norma hukum adat, sehingga mereka cenderung menerapkan hukum positif secara langsung tanpa mempertimbangkan konteks budaya dan tradisi masyarakat. Hal ini dapat mengakibatkan keputusan yang tidak adil dan bertentangan dengan nilai-nilai lokal.

Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan aparat penegak hukum mengenai hukum adat. Dengan pemahaman yang baik, aparat penegak hukum akan lebih mampu memberikan keputusan yang adil dan sesuai dengan norma-norma hukum adat, sehingga tercipta harmonisasi antara hukum positif dan hukum adat.

Eksistensi hukum adat juga berkontribusi pada pelestarian budaya dan tradisi masyarakat. Ketika hukum adat diakui dan diberdayakan, masyarakat akan lebih menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya mereka. Ini menciptakan siklus positif, di mana hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai pedoman, tetapi juga sebagai media untuk melestarikan identitas budaya masyarakat. Dalam konteks ini, penegakan hukum yang menghormati hukum adat menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan budaya lokal.

Secara keseluruhan, eksistensi hukum adat dalam penegakan hukum di Indonesia sangat penting untuk menciptakan sistem hukum yang inklusif dan berkeadilan. Hukum adat bukanlah penghalang bagi penegakan hukum, melainkan justru menjadi pelengkap yang memperkaya keberagaman sistem hukum di Indonesia. Dengan menjaga dan memberdayakan hukum adat, masyarakat dapat mencapai keadilan, harmoni, dan keberlanjutan dalam kehidupan sosial mereka.

BAB III PENUTUP

A. Keimpulan

Hukum adat merupakan sistem norma dan aturan yang berkembang dalam masyarakat tertentu, diwariskan dari generasi ke generasi dan mencerminkan nilai-nilai serta kepercayaan komunitas. Berbeda dengan hukum positif yang ditetapkan oleh lembaga negara, hukum adat bersifat tidak tertulis dan berasal dari tradisi serta kebiasaan masyarakat. Hal ini menjadikan hukum adat sebagai panduan dalam interaksi sosial dan cara hidup masyarakat, baik di kota maupun di desa. Dengan demikian, hukum adat memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban sosial dan melestarikan budaya serta identitas lokal di tengah arus modernisasi.

Perlindungan hukum adat di Indonesia diperkuat oleh pengakuan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang memberikan dasar hukum bagi masyarakat adat untuk mempertahankan tradisi dan praktik hukum mereka. Namun, meskipun ada pengakuan ini, tantangan dalam implementasi tetap ada, dan komitmen pemerintah diperlukan untuk memastikan keberlanjutan hukum adat. Hukum adat berperan penting dalam penyelesaian sengketa dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, yang dapat menciptakan rasa keadilan dan kesetaraan di antara anggota masyarakat.

Eksistensi hukum adat dalam penegakan hukum di Indonesia menunjukkan bahwa hukum ini tetap relevan hingga saat ini. Masyarakat

13

masih mengandalkan prinsip-prinsip hukum adat untuk menyelesaikan konflik secara lokal, menjadikannya bagian integral dari sistem hukum nasional. Hukum adat mencerminkan kearifan lokal dan nilai-nilai budaya, serta berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat dalam mengatur interaksi sosial dan penyelesaian sengketa.

Secara keseluruhan, eksistensi hukum adat sangat penting untuk menciptakan sistem hukum yang inklusif dan berkeadilan di Indonesia. Dengan memberdayakan hukum adat, masyarakat tidak hanya menjaga identitas budaya mereka tetapi juga mencapai keadilan, harmoni, dan keberlanjutan dalam kehidupan sosial. Hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai aturan, tetapi juga sebagai sarana untuk melestarikan budaya dan tradisi, menjadikannya elemen kunci dalam penegakan hukum yang efektif dan relevan di era modern.

B. Saran

Makalah ini menyajikan materi eksistensi hukum adat dalam penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan kepada para pembaca agar memahami isi materi yang disajikan dalam makalah ini, guna menambah pengetahuan dan wawasan. Kami menyadari bahwa penulisan makalah ini belum sempurna secara keseluruhan. Maka kami sebagai penulis dengan tangan terbuka menerima segala kritik dan saran yang membangun sehingga kami dapat memperbaiki kesalahan pada pembuatan sebelumnya. Kami mengucapkan terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

Aprilianti dan Kasmawati, Hukum Adat di Indonesia, Lampung: Pusaka Media, 2022.

Aprita, Serlika dan Yonani Hasyim, Hukum Adat, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2023.

Sihotang, Amri Panahatan Hukum Adat di Indonesia, Semarang: USM Press, 2023. Soetoto, Erwin Owan Hermansyah, dkk, Hukum Adat, Malang: Madza Media,

2021.

Warjiyantii, Sri, Ilmu Hukum Adat, Slema: Deepublish, 2020.

15