Hukum Perdata
MK sebagai Negative Legislator
Putusan MK tentang Pemisahan Pemilu dan Posisi Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator Demokrasi …
Putusan MK tentang Pemisahan Pemilu dan Posisi Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator Demokrasi …
Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara: Mahkamah Konstitusi Sebagai Wasit Konstitusi Dalam sistem pemerint…
Penafsiran Konstitusi oleh Hakim Konstitusi: Antara Hukum dan Kepentingan Politik Konstitusi adalah dokumen…
Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai Penjaga Konstitusi: Netral atau Tergiring Kepentingan? Mahkamah Konst…
Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum: Mengapa Tidak Mengikat di Indonesia? Dalam sistem hukum di berbagai ne…
DPD RI dalam Sistem Ketatanegaraan: Simbol Representasi atau Kekuatan Legislasi Nyata? Dalam sistem ketatan…
Mahkamah Konstitusi: Penjaga Konstitusi atau Alat Politik? Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia sejak…
Problematika Presidential Threshold dalam Demokrasi Indonesia: Tinjauan Hukum dan Konstitusi Presidential thr…
Kritik terhadap Sistem Pemilu di Indonesia dalam Perspektif Konstitusi Kritik terhad…
Konstitusionalitas Putusan MK yang Bersifat Final dan Mengikat: Antara Keadilan dan Kekuasaan Mahkamah K…
Perbedaan UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen Perbedaan UUD 1945 Sebelum …
Implikasi Amandemen UUD 1945 terhadap Pembagian Kekuasaan Implikasi Amandemen UUD 1945 ter…
Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Konstitusionalitas Undang-Undang Peran Mahkamah Ko…
Hubungan Antar Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Dinamika, Pro-Kontra, dan Tantangan …
Kedudukan UUD 1945 dalam Sistem Hukum Nasional Pendahuluan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T…
Sejarah Perkembangan Hukum Tata Negara di Indonesia Hukum tata negara di Indonesia merupakan bagian pentin…
Definisi Hukum Tata Negara Menurut Para Ahli Dalam dunia ilmu hukum, belum terdapat kesepakatan tunggal me…