MK sebagai Negative Legislator

Penafsiran Konstitusi oleh Hakim Konstitusi: Antara Hukum dan Kepentingan Politik

Konstitusi adalah dokumen agung dalam sistem hukum modern, berfungsi sebagai pilar utama yang mendasari penyelenggaraan negara. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menjadi sumber hukum tertinggi. Namun, seperti semua teks hukum, konstitusi tidak berbicara sendiri. Ia harus ditafsirkan agar dapat diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sinilah Mahkamah Konstitusi (MK) memainkan peran vital sebagai penjaga konstitusi. Tapi muncul satu pertanyaan krusial: apakah penafsiran yang dilakukan oleh hakim MK murni bersifat yuridis, ataukah telah tercemar oleh kepentingan politik?

Hakikat Penafsiran Konstitusi

Penafsiran konstitusi adalah proses memahami dan menjabarkan makna dari teks konstitusi agar dapat diterapkan pada situasi yang konkret dan aktual. Dalam realitasnya, tidak semua masalah kenegaraan dapat dijawab langsung oleh pasal-pasal konstitusi. Banyak persoalan yang muncul sebagai akibat perkembangan zaman, teknologi, dan dinamika sosial-politik. Karena itulah, hakim konstitusi memiliki tanggung jawab untuk menafsirkan konstitusi secara adaptif.

Namun, di sinilah tantangan besar muncul. Karena penafsiran selalu melibatkan unsur subjektif manusia, maka terbuka kemungkinan bahwa tafsir yang dihasilkan tidak murni berdasarkan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh pertimbangan ideologi, kepentingan politik, atau bahkan tekanan dari kekuasaan.

Baca Juga :https://www.mahasiswahukum.site/2025/07/netralitas-mk-sebagai-penjaga-konstitusi.html

Beragam Metode Penafsiran

Dalam praktiknya, hakim konstitusi tidak menafsirkan sembarangan. Ada beberapa metode penafsiran konstitusi yang diakui secara akademik maupun praktik peradilan:

1. Original Intent
   Metode ini berusaha mengungkap maksud asli dari para perumus konstitusi. Pendekatan ini cocok untuk menjaga keotentikan semangat UUD 1945, namun kerap dianggap tidak cukup fleksibel menghadapi tantangan zaman.

2. Tekstual
   Pendekatan yang menekankan arti literal dari teks konstitusi. Meski tampak objektif, pendekatan ini bisa menimbulkan ketidakadilan karena mengabaikan konteks sosial.

3. Kontekstual/Dinamis
   Menyesuaikan tafsir dengan kebutuhan zaman dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Inilah metode yang paling banyak digunakan MK karena dinilai progresif.

4. Sosiologis
   Penafsiran berdasarkan kebutuhan sosial masyarakat dan kondisi riil di lapangan. Metode ini bisa memberikan keadilan substantif, namun rentan dikritik karena membuka ruang subjektivitas yang luas.

Pro dan Kontra Penafsiran oleh Hakim Konstitusi

Di satu sisi, kekuasaan menafsirkan konstitusi yang dimiliki MK adalah keniscayaan dalam sistem demokrasi konstitusional. Tanpa itu, konstitusi akan mandek, tidak mampu menjawab tantangan zaman. Bahkan, putusan-putusan MK yang progresif sering kali menjadi solusi dari kebuntuan hukum.

Namun di sisi lain, tidak sedikit pihak yang menyoroti kecenderungan politis dalam putusan MK. Ketiadaan mekanisme banding atas putusan MK membuat kewenangan mereka nyaris tak terbatas. Ketika hakim konstitusi menyimpangi prinsip yuridis dalam penafsirannya, maka legitimasi putusan MK pun mulai dipertanyakan.

Baca Juga: https://www.mahasiswahukum.site/2025/07/yurisprudensi-sebagai-sumber-hukum.html

Kasus Kontroversial: Usia Capres dan Cawapres

Contoh paling mencolok dari kontroversi penafsiran konstitusi oleh MK adalah putusan yang memperbolehkan calon presiden dan wakil presiden berusia di bawah 40 tahun, dengan syarat pernah menjabat sebagai kepala daerah. Putusan ini bukan hanya menuai kritik luas dari kalangan akademisi dan masyarakat sipil, tetapi juga dituding sebagai bentuk “pesanan” politik.

Kritik utamanya adalah bahwa MK tidak memiliki dasar yuridis yang kuat untuk menambahkan syarat baru yang tidak diatur dalam konstitusi. Banyak yang melihat keputusan ini sebagai bentuk penafsiran manipulatif demi membuka jalan bagi figur politik tertentu. Dalam pandangan banyak pihak, ini adalah bukti bahwa MK tidak kebal terhadap tekanan politik.

Mengembalikan Marwah Penafsiran Konstitusional

Agar penafsiran konstitusi tetap berada dalam koridor hukum, dibutuhkan reformasi dalam tiga aspek penting:

1. Transparansi dalam Musyawarah Hakim
   Proses penentuan putusan MK harus terbuka untuk diawasi publik dan akademisi. Bukan berarti membuka semua hal ke ruang publik, tapi memastikan adanya pertanggungjawaban ilmiah terhadap metode dan dasar penafsiran.

2. Penguatan Etika dan Integritas Hakim
   Komisi Yudisial dan Dewan Etik harus lebih aktif dalam mengawasi perilaku hakim MK, baik dari sisi independensi maupun integritas. Tidak cukup hanya mengandalkan sumpah jabatan.

3. Kritik Akademik yang Konsisten dan Konstruktif
   Dunia akademik hukum harus terus memberi masukan kritis dan konstruktif, serta mengawal jalannya peradilan konstitusi agar tetap sesuai dengan semangat demokrasi.

Kesimpulan: Antara Tafsir dan Kepentingan

Penafsiran konstitusi adalah hal niscaya dalam negara hukum. Namun, ketika hakim konstitusi menafsirkan konstitusi tidak lagi dengan semangat hukum, tetapi justru dengan semangat kekuasaan, maka konstitusi tidak lagi menjadi pagar pelindung rakyat, melainkan alat legitimasi bagi elit tertentu.

Untuk itu, penting bagi masyarakat, akademisi, dan institusi negara lainnya untuk terus mengawal dan menagih akuntabilitas moral dari Mahkamah Konstitusi. Integritas hakim konstitusi bukan hanya soal hukum, tetapi juga soal masa depan demokrasi Indonesia.

Baca Juga:https://www.mahasiswahukum.site/2025/07/eksistensi-dpd-ri-dalam-sistem.html