Peran pemerintah terhadap organisasi mahasiswa

 Saatnya Pemerintah Lebih Peka terhadap Peran Kaderisasi dalam Organisasi Mahasiswa

Oleh

Rahmat Hidayatullah

Wasekum Bidang Pengembangan Anggota Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bone Periode 2025/2026

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sebagai salah satu organisasi kemahasiswaan tertua di Indonesia memiliki peran strategis dalam mencetak generasi intelektual dan pemimpin masa depan bangsa. Salah satu ujung tombak HMI terletak pada bidang Pengembangan Anggota, yang menjadi jantung dari proses kaderisasi.

Namun sayangnya, dalam beberapa tahun terakhir, perhatian pemerintah terhadap peran strategis organisasi kemahasiswaan seperti HMI dalam pengembangan sumber daya manusia terdidik dan kritis, justru kian meredup. Kebijakan-kebijakan yang diluncurkan, terutama yang terkait pembinaan organisasi dan alokasi anggaran pendidikan non-formal, cenderung bersifat administratif dan jauh dari substansi pemberdayaan.

Pemerintah seakan lupa bahwa pengembangan anggota dalam struktur organisasi mahasiswa tidak sekadar kegiatan seremonial pelatihan, tetapi proses panjang transformasi intelektual, ideologis, dan kepemimpinan. Sementara pemerintah gencar mempromosikan “bonus demografi” sebagai kekuatan bangsa, justru institusi yang melatih dan menempa generasi muda seperti HMI kerap dipandang sebelah mata, bahkan dicurigai.

Contohnya, pembatasan kegiatan kemahasiswaan di kampus dengan dalih menjaga netralitas politik pendidikan telah berdampak serius terhadap dinamika organisasi. Bidang Pengembangan Anggota sebagai motor penggerak kaderisasi kesulitan menjalankan program kerja secara maksimal, mulai dari terbatasnya akses fasilitas, hingga kurangnya sinergi dengan instansi pemerintahan.

Ironisnya, ketika organisasi mahasiswa bersuara kritis terhadap kebijakan publik, mereka justru distigmatisasi sebagai pengganggu stabilitas. Ini menandakan adanya inkonsistensi dalam cara negara memandang peran mahasiswa: di satu sisi diminta berkontribusi, di sisi lain dibungkam saat bersuara.

Jika pemerintah benar-benar serius mempersiapkan generasi emas 2045, maka harus ada perubahan paradigma. Organisasi seperti HMI perlu dilihat sebagai mitra strategis, bukan ancaman. Dukungan terhadap bidang Pengembangan Anggota bukan berarti intervensi, tetapi fasilitasi: ruang berekspresi yang dijamin, dukungan anggaran yang adil, dan kebijakan yang berpihak pada pembentukan karakter mahasiswa.

Sudah saatnya pemerintah berhenti bersikap ambigu terhadap gerakan mahasiswa. Sebab bila ruang-ruang kaderisasi dikekang, jangan harap akan lahir pemimpin yang kritis, visioner, dan berintegritas. Sebuah bangsa besar tak akan pernah kuat tanpa rakyat muda yang dididik melalui proses yang merdeka.